Lihat, Saya dari Cirebon

MAKA berakhirlah Kongres Bahasa Cirebon I itu dengan penanda kutipan di atas. Diucapkan oleh Ketua Kongres Chaerul Salam seraya menyerahkan rekomendasi kongres pada Nurdin M. Noer yang terpilih sebagai Ketua Umum Lembaga Basa lan Sastra Cerbon (LBSC). Sebuah institusi yang dilahirkan oleh kongres yang berlangsung di Cirebon sejak tanggal 31 Juli-2 Agustus 2007 yang lalu. Dan tentu saja lebih dari hanya sekadar melahirkan LBSC dengan sejumlah amanat yang termaktub dalam rekomendasi, kongres yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jabar ini juga mengusung sejumlah permasalahan menarik ihwal nasib perkembangan bahasa dan sastra Cirebon dengan berbagai sudut pandangnya.

Dari mulai sudut yang memandangnya lewat semacam romantisme kecemasan bahwa bahasa Cirebon kini di ambang kepunahan. Serupa yang dialami oleh sejumlah bahasa daerah lainnya. Asumsi pada politik dan dominasi budaya yang terasa dalam kebijakan sistem pendidikan yang mengabaikan pengajaran bahasa Cirebon di sekolah-sekolah. Hingga yang menelisik lebih jauh memandang perkembangan bahasa Cirebon dalam ranah kehidupan sosial, seni, dan budaya, baik sastra, media massa, pesantren, atau pertunjukan.

Seluruh sudut pandang itu mengemuka dalam sebelas sidang, pleno maupun komisi, dengan menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai kalangan, mulai ahli bahasa, seniman-budayawan, birokrat, dunia pers, perguruan-tinggi, hingga pesantren. Bersama seluruh peserta kongres dengan berbagai latar-belakang yang datang dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Bandung, para pembicara mencoba mengurai realitas perkembangan bahasa Cirebon, baik di tengah realitas masyarakat dan geogulturalnya, ataupun di tengah sejumlah realitas eksternal yang niscaya memengaruhinya.

Penyelenggaraan kongres ini menarik karena paling tidak ia harus memerlukan rentang jarak empat tahun sejak terbitnya Perda No. 5 Tahun 2003 yang memaktubkan pemeliharaan bahasa daerah di Jawa Barat, bahasa Sunda, Cirebon, dan Melayu Betawi. Demikian pula dengan lahirnya lembaga seperti LBSC yang berjarak 55 tahun dari munculnya lembaga sejenis seperti Lembaga Basa jeung Sastra Sunda (LBSS) yang lahir tahun 1952.

Kongres ini mencoba menginventarisasi sejumlah permasalahan seraya menyorongkan jawaban atas realitas nasib perkembangan bahasa Cirebon. “Akhir-akhir ini ada kesan orang seperti tidak lagi bangga berbahasa Cirebon. Dia mengalami kegagapan ketika harus mengekspresikan pikiran dan perasaannya dengan bahasa Cirebon. Kondisi ini harus diatasi,” ujar Charul.

**

DARI sejumlah pandangan dan lontaran pemikiran yang muncul selama kongres, pertanyaan itu sayup-sayup terjawab. Bahwa bahasa Cirebon, dalam nasib perkembangannya ternyata tak hanya dijepit dan didesak oleh bahasa nasional dan bahasa asing, namun juga oleh pengaruh bahasa Sunda yang muncul dari kebijakan pendidikan di tingkat dasar.

“Baru-baru ini Kadisdik Cirebon membebaskan sekolah-sekolah untuk memilih pelajaran bahasa daerah Cirebon dan Sunda dalam muatan lokal (mulok). Dan, lebih dari separuh siswa memilih bahasa Sunda,” ujar H.M. Wasikin Marzuki saat berbicara dalam rapat pleno.

Kenyataan ini juga diperumit dengan lambannya Pemda merespons Perda No.5 Tahun 2003, seperti pengakuan Aningsih dari Bakombud Kab. Cirebon ketika tampil sebagai pembicara dalam sidang yang membahas Strategi Implementasi Perda jabar No. 3 Tahun 2005. Ia menyebut belum adanya perda khusus kab. Cirebon tentang pelestarian dan pengembahangan bahasa Cirebon. Atau juga tanggapan yang muncul dari Mama Sujai yang mengatakan dalam konteks dunia pendidikan belum adanya lulusan bahasa dan sastra Cirebon.

Agaknya inilah yang jadi permasalahan spesifik dalam nasib perkembangan bahasa Cirebon. Belum lagi kondisi dalam tubuh masyarakat penutur bahasa Cirebon. Dalam hubungannya dengan media-massa, misalnya, baik H. M. Wasikin Marzuki (Mitra Dialog) dan Erna Prahesti (RRI Cirebon) mengungkapkan sulitnya mencari narasumber yang fasih menguasai bahasa Cirebon, meski halaman, rubrik, atau penayangan siaran disediakan.

Jika disebut bahasa adalah rumah sebuah budaya, soalnya bagaimana bahasa Cirebon sebagai “rumah” di tengah kenyataan budayanya hari ini? Inilah yang juga mengemuka untuk memberikan jawaban pada tantangan bahwa bahasa haruslah hidup bersama perubahan yang terjadi di tengah masyarakat penuturnya. Dalam konteks keperluan inilah kongres mengurainya dalam dua sesi yang saling berhubungan, yakni sesi yang membahas penyusunan kamus, dan dalam sesi yang memperbincangkan kerangka paradigmatik pembelajaran bahasa Cirebon.

Dalam sesi penyusunan kamus bahasa Cirebon, Jaja, M.Hum., menyatakan, perbedaan penyusunan bahasa Cirebon hari dan teks-teks masa lalu merupakan sebuah keniscayaan sebab kamus tak hanya berisi daftar kata, tapi juga menunjuk pada budayanya. Lepas dari bagaimana sesi ini lebih banyak memperbincangkan teknis penyusunan kamus ketimbang mendedahnya lebih jauh ke dalam konteks budayanya, namun benang merah pemikiran yang mengemuka juga terasa dalam sesi yang membahas kerangka paradimatik pembelajaran bahasa Cirebon.

Sesi ini secara tajam mengurai sejumlah pemikiran yang terfokus pada bagaimana hendaknya pembelajaran bahasa Cirebon. “Bahasa itu tidak boleh mengisolasi pemakainya. Ia harus berkembang bersama budayanya,” ujar Dr. Abdul Rozak yang tampil sebagai pembicara menanggapi Nurdin M. Noer yang melihat bahwa penggunaan bahasa Cirebon lama tak bisa lagi digunakan dalam kenyataan hari ini.

Dengan semangat yang sama, dalam konteks dunia pendidikan Made Casta seolah mewanti-wanti agar pendidikan bahasa Cirebon di sekolah-sekolah memiliki infrastruktur kurikulum yang tak melulu mengajarkan siswa dengan berbagai aturan linguistik, tapi juga harus dilakukan dengan pendekatan sosiokulturalnya.

**

DARI sejumlah sidang yang mengurai berbagai permasalahan bahasa Cirebon, nyaris suasana kongres berlangsung tanpa adanya perdebatan yang terbilang panas. Tampaknya sejak awal para peserta kongres sudah terkondisikan untuk membuat semacam kesepatan ihwal kenyataan perkembangan dan permasalahan bahasa Cirebon. Jikapun ada semacam perdebatan itu terjadi dalam sesi Saresehan Budaya yang memperbincangkan makna identitas dalam realitas global hari ini. Sayang, perdebatan yang terjadi di kalangan aktivis budaya itu masih berputar-putar dalam ihwal merumuskan strategi identitas lokal seraya melakukan tawar-menawar di tengah realitas global.

Bahwa kemudian akhirnya kongres melahirkan sebuah institusi seperti LBSC, sejak awal keperluan pada pembentukannya sudah disepakati. Setiap sidang sesi selalu diakhiri dengan beberapa usulan rekomendasi yang akan dijalankan oleh LBSC. Puncak keperluan membentuk lembaga ini disimpan dalam Sidang Pleno dengan pembicara Nurdin M. Noer. Menurutnya institusi ini berfungsi sebagai lembaga penelitian dan pengembangan bahasa Cirebon, sebagai pendidikan bahasa dan sastra Cirebon, dan sebagai lembaga yang melakukan kajian terhadap akar bahasa Cirebon.

Sesi pembentukan lembaga ini lumayan alot. Perdebatan terjadi di seputar nama lembaga, kinerja lembaga, hingga wilayah operasionalnya. Namun akhirnya disepakati institusi tersebut bernama Lembaga Basa lan Sastra Cerbon.

Bersamaan dengan pengesahan rekomendasi kongres, susunan pengurus LBSC disahkan. Rekomendasi yang diamanatkan kongres terdiri dari 17 butir yang ditulis dalam bahasa Cirebon. Rekomendasi ini lahir dengan semangat desakan pada kesadaran berbagai pihak tentang perlunya mengembangkan bahasa Cirebon, baik terhadap kebijakan pemda Cirebon dan Indramayu, dunia pendidikan, masyarakat luas, hingga kalangan perguruan tinggi.

Dalam lembaga ini duduk 46 orang pengurus, yang terdiri atas pengurus harian dengan tujuh komisi. Sebuah lembaga yang akhirnya terkesan gemuk. Belum lagi adanya 10 orang yang duduk di lembaga dewan penasihat dan dewan pakar. Namun membaca kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh perkembangan bahasa Cirebon, gemuknya lembaga mungkin bisa dipahami. Yang justru tak akan bisa dipahami adalah ketika lembaga gemuk ini malah menjadi bagian dari kompleksitas itu sendiri. Apa yang diucapkan oleh Charul Salam pada Nurdin M. Noer dalam penutupan kongres tentu sesungguhnya juga adalah harapan masyarakat, sejarah, dan budaya Cirebon pada lembaga ini, “ingsun titip basa lan sastra Cerbon”. (Ahda Imran)***